DAFTAR ISI
Cover...................................................................................................................................
i
Daftar isi..............................................................................................................................
1
BAB 1
Pendahuluan........................................................................................................................
2
Rumusan Masalah................................................................................................................
2
BAB II
Tujuan dan Fungsi
Lap. Keuangan Sektor Publik...............................................................
3
Pemakai Lap.
Keuangan Sektor Publik dan Kepentingannya.............................................
6
Hak dan
Kebutuhan Pemakai Lap. Keuangan....................................................................
8
Luas Disclosure
yang Diperlukan........................................................................................
9
Komponen –
Komponen Lap. Keuangan Sektor Publik.....................................................
10
Sistem Pelapor
Keuangan Sektor Publik.............................................................................
11
Tujuan Laporan
Keuangan Menurut STAC No 4...............................................................
13
Analisis Lap.
Keuangan Sektor Publik................................................................................
14
BAB III
Penutup................................................................................................................................
16
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sektor
publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor
publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan
pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga stakeholder sektor
publik,mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan
untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik
adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi
maupun kebutuhan pihak eksternal.
Akuntansi
sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai
salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan
keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan,
dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan
untuk menilai kinerja organisasi. Karena kebutuhan informasi di sektor publik
lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang
dihsilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi non-moneter seperti
ukuran output pelayanan harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan.
2.2 Rumusan
Masalah
1.
Tujuan
dan fungsi laporan keuangan sector public.
2.
Pemakai
lap. Keuangan sector public dan kepentingannya.
3.
Luas
discocure yang diperlukan.
4.
Komponen
– komponen lap keuangan sector public.
5.
System
pelapor keuangan sector public.
6.
Tujuan
laporan keuangan menurut stac no 4.
7.
Analisis
lap keuangan sector public.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Tujuan
Dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik
Secara
umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah :
1.
Kepatuhan
dan Pengelolaan (compliance and stewardship)
Laporan
keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan
dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan
sesuai dengan ketentuan hokum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
2.
Akuntabilitas
dan Pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective reporting).
Laporan
keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, untuk
memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati
trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan
membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada, serta
memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa
yang diterima dan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber
daya organisasi.
3.
Perencanaan
dan Informasi Otorisasi (planning and authorization information)
Laporan
keuangan berfungsi untuk memberikan daar perencanaan kebijakan dan aktivitas di
masa yang akan datang dan untuk memberikan informasi pendukung mengenai
otorisasi penggunaan dana.
4. Kelangsungan Organisasi (viability)
Laporan
keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu
organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa
(pelayanan) di masa yang akan datang.
5.
Hubungan
Masyarakat (public relation)
Laporan
keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi, untuk mengemukakan
pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemilik yang dipengaruhi
karyawan dan masyarakat serta sebagai alat komunikasi dengan public dan
pihak-pihak lain yang berkepentingan.
6.
Suber
Fakta dan Gambaran (source of facts and figures)
Laporan
keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok kepentingan yang
ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam.
Bagi organisasi pemerintahan,
tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah :
1. Untuk
memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial,
dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (accontability) dan
pengelolaan (stewardship).
2. Untuk
memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan
organisasional.
Laporan
keuangan sebagai sumber informasi financial memiliki pengaruh yang sangat besar
terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Laporan keuangan merupakan
tindakan pragmatis,oleh karena itu laporan keuangan pemerintah harus dievaluasi
dalam hal manfaat laporan tersebut terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan
serta mudah tidaknya laporan keuangan tersebut oleh pemakai. Dalam konteks
akuntansi sector public, jenis informasi yang diberikan untuk pengambilan
keputusan adalah terbatas pada informasi yang bersifat financial saja,
sedangkan informasi financial itu sendiri adalah informasi yang diukur dengan
satuan moneter.
Secara rinci tujuan akuntansi dan
laporan keuangan organisasi pemerintah adalah :
1. Memberikan
informasi keuangan untuk menemukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca,
dan kebutuhan sumber daya financial jangka pendek unit pemerintah.
2. Memberikan
informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit
pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
3. Memberikan
informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuiannya dengan peraturan
perundang-undangan, kontrak yang telah di sepakati, dan ketentuan lain yang di
syaratkan.
4. Memberikan
informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh
akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional.
5. Memberikan
informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan operasional.
Sumber Daya Finansial Jangka Pendek
Sumber
daya financial jangka pendek sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan
transaksi rutin. Kas merupakan contoh sumber financial jangka pendek yang siap
digunakan. Bagian keuangan perlu mengetahui jumlah uang yang ada ditangan (cash
on hand) dan yang berada di bank. Jika sumber financial tidak mencukupi untuk
membiayai transaksi jangka pendek, maka perlu dicari cara untuk menutup
kebutuhan financial jangka pendek tersebut, mungkin dengan menggunakan
pinjaman.
Kondisi Ekonomi
Kondisi
ekonomi suatu entitas mengacu pada seberapa bagus nilai ekonomi suatu entitas
pada waktu tertentu. Nilai ekonomi merupakan selisih antara sumber daya total
yang dimiliki oleh suatu entitas dengan total utang yang menjadi kewajibannya..
Unit pemerintah dapat dipandang sebagai lembaga politik dan juga sebagai
lembaga usaha. Sebagai lembaga politik, pemerintah merupakan alat untuk
menyejahterakan konstituennya. Di sisi lain, pemerintah juga dapat di pnadang
sebagai lembaga usaha yang dapat dibenarkan secara hokum untuk memmiliki
kekayaan,melakukan kontrak, dan transaksi ekonomi sebagaimana perusahaan
swasta.
Konsep
nilai bersih lebih relevan untuk memandang pemerintah sebagai entitas usaha
yang memiliki kekayaan dan utang. Informasi akuntansi dibutuhkan untuk
memprediksi nilai bersih unit pemerintah dan mengukur kondisi ekonomi ekonomi
pemerintah. Informasi mengenai kondisi ekonomi pemerintah tersebut penting
sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik baik
oleh pemerintah maupun konstituen pemerintah.
Ketentuan Hukum, Kontraktual, dan
Ketentuan lainnya
Unit
pemerintah memiliki kendala khusus dalam melakukan aktivitasnya, yaitu dibatasi
oleh peraturan hokum dan perundang-undangan serta ketentuan lain yang
ditetapkan. Dalam melakukan eksploitasi sumber daya dan penggunaannya,
pemerintah harus selalu mengacu pada peraturan-peraturan hokum yang mengikat,
misalnya undang-undang,peraturan pemerintah, letter of intent (Lol), memorandum
of understanding(MoU), dan sebagainya. Masyarakat pemilih,legislative,lembaga
pengwasan,dan pemberi bantuan sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa
sumber dana digunakan sesuai dengan ketentuan hokum dan perundang-undangan
serta kontrak yang disepakati.
Perencanaan dan Penganggaran
Anggaran
merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah. Anggaran
sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh
pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan
alokasi sumber dana yang di setujui legislatif untuk dibelanjakan. Proses
penganggaran sector public melibatkan partisipasi banyak pihak, sehingga
informasi financial sangat diperlukan agar public dapat mengevaluasi anggaran
yang diajukan pemerintah.
Membuat
anggaran membutuhkan pertimbangan-pertimbangan teknis akuntansi yang matang.
Dalam membuat anggaran, akuntansi dibutuhkan terutama untuk mengestimasi biaya
program dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan-perubahan yang
akan terjadi. Informasi akuntansi sangat membantu dalam pemilihan program yang
efektif sesuai dengan kemampuan ekonomi pemerintah.
Kinerja Manajerial dan
Organisasional
Kinerja
pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh, karena
organisasi pemerintah bukan entitas bisnis yang mencari laba. Mungkin saja
pemerintah memiliki program atau aktivitas yang dari program tersebut
dihasilkan pendapatan yang lebih besar dari biayanya, sehingga pemerintah
mengalami surplus atas program tersebut. Akan tetapi, surplus yang diperoleh
tidak berarrti menunjukakan kinerja unit pemerintah yang bagus sebab harus
dilihat juga apakah surplus tersebut karena tariff yang terlalu tinggi yang
dibebankan kepada public,termasuk tingkat kualitas pelayanan yang diberikan
apakah sudah memadai.
Laba
bukan merupakan ukuran yang relevan bagi unit pemerintah. Akuntansi sector
public berfungsi untuk memfasilitasi terciptanya alat ukur kinerja sector
public yang memadai. Ukuran kinerja sector public dapat berupa biaya program,
efisiensi,dan efektivitas program. Akuntan sector public bertanggung jawab
untuk menetapkan biaya program dan menghitung tingkat efisiensi dan efektivitas
program. Pengukuran efisiensi memerlukan informasi biaya, sehingga biaya
pelayanan dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran kinerja. Selain informasi
biaya, pengukuran efisiensi memerlukan penghitungan output atau hasil. Akan
tetapi, output pada sector public lebih banyak berupa intangible output,
sehingga pengukuran efisiensi sering mengalami kesulitan. Ukuran kinerja yang
kemudian dikembangkan adalah pengukuran efektivitas. Karena sulitanya mengukur
secara tepat kinerja di sector public, maka analisis terakhir adalaha dengan
mempertimabangkan seberapa jauh suatu program dan pelayanan memenuhi kebutuhan
masyarakat relative terhadap biaya yang dikeluarkan.
2.2 PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
DAN KEPENTINGANNYA
Drebin
et al. (1981) mengidentifikasikan terdapat sepuluh kelompok pemakai laporan
keuangan. Lebih lanjut Drebin menjelaskan keterkaitan antar kelompok pemakai
laporan keuangan tersebut dan menjelaskan kebutuhannya. Kesepuluh kelompok
pamakai laporan keuangan tersebut adalah:
1. Pembayar
pajak (taxpayers)
2. Pemberi
dana bantuan (grantors)
3. Investor
4. Pengguna
jasa (fee-paying service recipients)
5. Karyawan/pegawai
6. Pemasok
(vendor)
7. Dewan
legislative
8. Manajemen
9. Pemilih
(voters)
10. Badan
pengawas (oversight bodies)
Pengklasifikasian
tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pembayar pajak, pemberi dana
bantuan, investor, dan pembayar jasa pelayanan merupakan sumber penyedia
keuangan organisasi; karyawan dan pemasok merupakan penyedia tenaga kerja dan
sumber daya material; dewan legislative dan manajemen membuat keputusan alokasi
sumber daya; dan aktivitas mereka semua diawasi oleh pemilih dan badan
pengawas, termasuk level pemerintahan yang lebih tinggi.
Anthony
mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sector public menjadi lima
kelompok, yaitu:
1. Lembaga
pemerintah (governing bodies)
2. Investor
dan kreditor
3. Pemberi
sumber daya (resource providers)
4. Badan
pengawas (oversight bodies)
5. konstituen
Pengklasifikasian
pemakai laporan keuangan yang dilakukan Anthony adalah dengan mempertimbangkan
semua organisasi nonbisnis, bukan untuk organisasi pemerintahan saja, sedangkan
Drebin et al. mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan untuk sector
pemerintahan saja. Jika dibandingkan dengan analisis Drebin et al., Anthony
memasukkan pembayar pajak, pemilih, dan karyawan dalam satu kelompok yang ia
sebut konstituen; ia mengelompokkan pemberi dana bantuan dan pembayar jasa
sebagai pemberi sumber daya; investor dan kreditor dikelompokkan menjadi satu.
Sementara
itu, Hanley et al. (1992) mengklasifikasikan pengguna laporan keuangan sector
public menjadi dua belas kelompok, yaitu:
1. Anggota
terpilih (elected members)
2. Masyarakat
sebagai pemilih dan/atau pembayar pajak
3. Pelanggan
atau klien
4. Karyawan/pegawai
5. Pelanggan
dan pemasok
6. Pemerintah
7. Pesaing
(competitors)
8. Regulator
9. Pemberi
pinjaman (lenders)
10. Donor
dan sponsor
11. Investor
atau patner bisnis
12. Kelompok
penekan lainnya
Pengklasifikasian
pemakai laporan keuangan sector public menurut Borgonovi dan Anessi-Pessina
(1997):
1. Masyarakat
pengguna jasa public
2. Masyarakat
pembayar pajak
3. Perusahaan
dan organisasi social ekonomi yang menggunakan pelayanan public sebagai input
atas aktivitas organisasi
4. Bank
dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah
5. Badan-badan
international, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dsb.
6. Investor
asing dan Country Analyst
7. Generasi
yang akan dating
8. Lembaga
Negara.
2.3 HAK
DAN KEBUTUHAN PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN
Pada
dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu :
a. Hak untuk mengetahui (right to
know), yaitu :
·
Mengetahui kebijakan pemerintah
·
Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah
·
Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu
b. Hak untuk diberi informasi
(right to be informed )yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka
atas permasalahan – permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.
c. Hak untuk didengar aspirasinya
( right to be heard and to be listen to ).
Laporan
keuangan pemerintah merupakan hak publik yangbharus diberikan oleh pemerintah,
baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai
konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik
mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti
pertanggungjawaban dan pengelolaan (accountability & stewardship).
Setiap
pemakai laporan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda – beda
terrhadap informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan di antara
kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dapat timbul konflik kepentingan.
Laporan keuangan pemerintah disediakan untuk memberi informasi kepada berbagai
kelompok pemakai, meskipun setiap kelompok pemakai memiliki kebutuhan informasi
yang berbeda – beda.
Kebutuhan
informasi pemakai laporan keuangan pemerintah tersebut dapat diringkas sebagai
berikut :
1. Masyarakat
pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas
pelayanan yang diberikan.
2. Masyarakat
pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan
dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah melakukan
etaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran –
pengeluaran yang dilakukan.
3. Kreditor
dan investor membutuhkan informasi untuk menghiitung tingkat risiko,
likuiditas, dan solvabilitas.
4. Parlemen
dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi
pengawasan, encegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan
pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara.
5. Manajer
publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi
manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran
kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan
organisasi lain yang sejenis.
6. Pegawai
membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.
2.4 LUAS
DISCLOSURE YANG DIPERLUKAN
Pemerintah
harus menentukan kebijakan yang menjelaskan komponen apa saja yang dapat
dikategorikan sebagai pendapatan atau biaya operasi yang tepat untuk suatu unit
kerja yang dilaporkan, luas pengungkapan (disclosure) dan kebijakan – kebijakan
akuntansi yang dipraktikkan secara konsisten. Pemerintah dapat diharapkan dapat
memberikan atmbahan informasi untuk hal – hal sebagai berikut :
1. Fokus
pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan laporan.
2. Kebijakan
menghapuskan / menghentikan aktivitas internal unit kerja pada Laporan
Aktivitas.
3. Kebijakan
kapitalisasi aktiva dan menaksir umur ekonomi aktiva – aktiva tersebut untuk
menentukan biaya depresiasinya.
4. deskripsi
mengenai jenis – jenis transaksi yang masuk dalam penerimaan program dan
kebijakan untuk mengalokasikan biaya – biaya tidak langsung kepada suatu fungsi
atau unit kerja dalam Laporan Aktivitas.
5. Kebijakan
pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non – operasi.
6. Pemerintah
harus mengungkapkan secara detail/lengkap dalam catatan (notes) laporan
keuangan mengenai aset moodal dan utang jangka panjang. Aset modal yang tidak
didepresiasi harus diungkapkan secara terpisah dari aset modal yang
didepresiasi. Informasi mengenai kewajiban jangka panjang, meliputi obligasi,
utang wesel, pinjaman, utang leasing, tuntutan, dan sebagainya.
Akuntansi
Sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai
salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Dilihat dari sisi internal
organisasi laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan
evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal,
laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban terhadap publik dan sebagai
dasar untuk mengambil keputusan. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk
memberi informasi yang bertujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial,
politik, dan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan, serta untuk
memberi informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan
organisasional. Laporan keuangan pemerintahan dan laporan keuangan komersial
memiliki perbedaan. Pernedaan tersebut meliputi jenis laporan yang dihasilkan,
elemen laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, dan teknik akuntansi yang
digunakan.
2.5 KOMPONEN-KOMPONEN
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Komponen-komponen laporan keuangan
sektor publik yang lengkap meliputi:
a.
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Laporan
Posisi Keuangan (Neraca) adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva,
hutang, dan modal pemilik pada satu saat tertentu.
b.
Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus-Defisit);
Laporan
Kinerja Keuangan (Laporan Surplus-Defisit) atau Laporan Profit dan Loss adalah
laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama periode tertentu.
c.
Laporan Perubahan dalam Aktiva/Ekuitas Neto;
Laporan
Perubahan dalam Aktiva/Ekuitas Neto menyajikan total surplus/defisit neto untuk
suatu periode; pendapatan dan biaya lainnya yang diakui secara langsung sebagai
perubahan dalam aktiva/akuitas neto; dan, setiap kontribusi oleh, dan kepada,
pemilik dalam kapasitasnya pemilik.
d.
Laporan Arus Kas;
Laporan
Arus Kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama
satu periode tertentu.
e.
Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Catatan
atas laporan keuangan dari entitas harus:
1)
Menyajikan informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan
akuntansi spesifik yang dipilih serta diterapkan terhadap transaksi-transaksi
dan peristiwa-peristiwa pnting lainnya;
2)
Mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh tandar Akuntansi Keuangan Sektor
Publik, yang tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan kinerja
keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva/ekuitas neto; dan
3)
Menyediakan informasi yang tidak disajikan pada laporan keuangan, namun
persyaratan penyajian wajar tetap diterapkan
2.6 SISTEM
PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
a. Dasar Kas (Cash Base)
Sistem
akuntansi dasar kas hanay mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Akun
keuangan akhirnya akan dirangkum dalam buku kas. Laporan keuangan tidak bias
dihasilkan apabila tidak ada data tentang aktiva dan kewajiban. Penjualan hanya
dicatat bila kas diterima, sehingga tidak ada pos piutang. Pembelian dicatat
saat kas dibayarkan sehingga tidak ada utang.
Laporan
arus kas banyak dipakai dalam akuntansi bisnis, namun sebagai tambahan atas
laporan pendapatan dan laporan posisi keuangan. Ada satu buku yang sangat
penting dan berharga mengenai akuntansi arus kas bagi dunia usaha yang
menyatakan bahwa laporan akuntansi aktrual tradisional terlalu subjektif dan
menyembunyikan informasi penting tentang kinerja organisasi.
Akuntansi
arus kas dipraktikkan di berbagai organisasi sektor publik, misalnya akun
enerimaan dan pembayaran yang sederhana dari kegiatan derma kecil, dan yang
terpenting jumlah uang yang digunakan adalah akun kas pemerintah.
b. Dasar Akrual (Acrual Base)
Definisi
konsep akuntansi akrual sebagaimana tercantum pada SSAP 2 adalah sebagai
berikut: Penerimaan dan biaya bertambah (diakui karena diperoleh atau dimasukkan
bukan sebagai uang yang diterima atau dibayarkan) dalam jumlah yang sesuai satu
sama lain, dapat dipertahankan atau dianggap benar, dan berkaitan dengan
rekening laba dan rugi selama periode yang bersangkutan. Kepastian penerimaan
secara hokum sangat ditentukan dengan faktur yang telah diterbitkan.
Kepastian
munculnya biaya ditentukan dengan penerimaan jasa/barang. Penerapan dasar
akrual lebih mengutamakan laporan yang dihasilkan untuk kepentingan kreditor
dan debitor. Oleh karena itu, organisasi sektor publik akan membuat catatatan
yang sangat teliti dari para debitor dan kreditor. Jadi, system akuntansi yang
dibangun dapat dipilah mana yang berorientasi utang dan piutang.
Setiap
organisasi publik mempunyai daftar laporan yang jumlahnya mungkin berbeda satu
dengan yang lain karena perbedaan proses kerja organisasi. Namun ada juga
persamaan karena alur penerimaan dan pembayaran terjadi secara konsisten
antarorganisasi.
Keunggulan dan Kelemahan Dasar
Akrual
1.
Penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasi berhubungan dengan penerimaan
dan pemasukannya, yang berarti dasar akrual memberikan alat ukur atas
barang/jasa yang dikosumsi, diubah, serta diperoleh; sementara dasar kas
menyediakan alat ukur atas arus kas masuk dank as keluar.
2.
Dasar akrual menunjukkan gambaran tentang pendapatan. Perubahan pendapatan Yng
diperoleh menurut dasar akrual dan besarnya biaya historis adalah alat ukur
kinerja yang diterima.
3.
Dasar akrual dapat dijadikan alat ukur modal. Secara historis, nilai modal yang
diinvestasikan dalam organisasi public akan berusaha dipertahankan. Gagsan
mempertahankan modal ini dapat diartikan bahwa pendapatan hanya diakui setelah
modal dipertahankan seutuhnya.
Dalam
dasar akrual, biaya historis sebuah asset merupakan nilai awal. Jika asset
tersebut merupakan modal organisasi, nilai awalnya adalah nilai modal yang
disetorkan. Apabila kemudian modal asset tersebut dijual dengan harga melampaui
nilai historisnya, keuntungan akan diakui sebagai pendapatan. Inilah kelemahan
biaya historis. Keuntungan yang didapatkan harus merupakan selisih lebuh nilai
jual dibandingkan nilai pasar asset pada saat itu. Nilai pasar asset saat itu
lebih riil digunakan kerena asset telah disusutkan dan digunakan manfaatnya.
Beberapa masalah aplikasi dasar
akrual dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
1.
Penetuan pos dan besaran transaksi dicatat dalam jurnal yang dilakukan oleh
individu yang bertugas mencatatnya. Pengaruh subjektivitas individu pencatat
transaksi cukup besar.
2.
Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai
historis dan inflasi.
3.
Jika dibandingkan dengan dasar kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur
administrasi yang lebih rumit sehingga lebih mahal.
4.
Peluan terjadinya manipulasi keuangan sulit dikendalikan. Peluang manipulasi
ternuka ketika apabila pengeluaran uang dilakukan tanpa melalui prosedur,
terutama untuk pengeluaran uang dibawah normal.
c. Akuntansi Dana (Fund Accounting)
Akuntansi
dana merupakan salah satu alternatif system akuntansi di sektor publik yang
dikembangkan dari dasar kas dan pengendalian anggaran. Bagi sektor publik, dana
kas setor publik cukup penting dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.
Besarnya dana kas sangat mempengaruhi anggaran organisasi, sehingga system
akuntansi lebih memprioritaskan pengelolaan dana kas.
Sistem
akuntansi dana mengakui transaksi organisasi ketika komitmen sudah disepakati.
Ini berarti transaksi belum diakui ketika kas dibayar atau diterima, atau
ketika faktur diterima atau dikeluarkan, namun lebih awal lagi, yaitu ketika
pesanan dikirim atau diterima.
Fungsi dan Permasalahan Akuntansi
Dana
Fungsi
pertama akuntansi dana adalah sebagai pengendalian anggaran. Dasar pemikirannya
adalah manajer tidak bias mengendalikan laporan bulanan, dan proses
menghasilkan laporan tersebur adalah sejak transaksi terjadi. Peranan manajer
sangat menentukan seberapa besar pencairan anggaran yang telah disepakati.
Manajer dapat mengendalikan kesesuaian catatan dengan anggaran yang disepakati.
Akuntansi
dana berkonsentrasi pada pesanan yang dikirimkan. Pesanan yang diterima, yang
berkaitan dengan penerimaan tidak akan diperhitungakan sampai faktur
dikirimkan. Jadi, masalah pengendalian anggaran tidak mempengaruhi penerimaan.
Walaupun
akuntansi dana dapat mengendalikan anggaran, permasalahan penerapannya pada
laporan keuangan tidak dapat dihindarkan.laporan keunagn mengungkapkan
pengeluaran yang didikung bukti pemesanan. Pembatalan pemesanan secara hukum
tidak akan berdampak apa-apa.
Permasalahan
akuntansi akrual akan muncul dalam akuntansi dana. Manajer akan mengalami
masalah dengan pengeluaran anggran di bawah target dalam bulan-bulan tertentu,
dimana kekurangn tersebut akan ditutup pada bulan berikutnya.
2.7 TUJUAN
LAPORAN KEUANGAN MENURUT SFAC NO 4
Sebagai
bagian dari usaha untuk membuat rerangka konseptual, Financial Accounting
Standards Board (FASB, 1980) mengeluarkan Statement of Financial Accounting
Concepts No.4 (SFAC 4) mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi
nonbisnis/nirlaba (objectives of financial reporting by nonbusiness
organizations). Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4
tersebut adalah:
1.
Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang
bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan
calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi
sumber daya organisasi.
2.
Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber
daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang
diberikan oleh organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan member
pelayanan tersebut.
3.
Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber
daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer
organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek
kinerja lainnya.
4.
Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan
bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian
ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut.
5.
Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode.
Pengukuran secara periodic atas perubahan jumlah dan keadaan/kondisi sumber
kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil
pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang
berguna untuk menilai kinerja.
6.
Memberikan informasi mengenai bagaimana oganisasi memperoleh dan membelanjakan
kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan
mengenai factor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.
7.
Memberikan penjelasan dan interprestasi untuk membantu pemakai dalam memahami
informasi keuangan yang diberikan.
2.8 ANALISIS
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Analisis
laporan keuangan dapat ditinjau dari ragam pelaporan yang ada, yaitu:
·
Laporan kinerja keuangan (Neraca)
·
Likuiditas pemerintah
·
Komposisi investasi
·
Kekayaan pemerintah
·
Komposisi kewajiban
·
Ravaluasi cadangan
·
Komposisi hutang pension
·
Laporan kinerja keuangan
(surplus/devisit)
·
Efektifitas penarikan pajak
·
Tingkat pelanggaran peraturan keuangan
·
Komposisi pendapatan
·
Komposisi pengeluaran
·
Beban bunga pinjaman
·
Rugi surplus translasi keuangan
·
Laporan arus kas
·
Komposisi arus kas
·
Tingkat panarikan pajak baik indivisual,
organisasi maupun produk
·
Komposisi pajak tidak langsung
·
Komposisi likuiditas pendapatan
lain-lain
·
Komposisi pengeluaran kas
·
Komposisi pengeluaran investasi
·
Komposisi pencairan investasi
·
Komposisi likuiditas pertukaran mata
uang
Selain
menganalisis laporan keuangan, pengukuran kinerja perekonomian dapat dilakukan
melalui beberapa indicator, yaitu:
I. Indikator pertumbuhan ekonomi
1. Pendapatan
nasional bruto per kapita
2. Tingkat
konsumsi per kapita
3. Volume
ekspor
4. Harga-harga
(tingkat inflasi
II. Indikator Structural
1. Persentase
tabungan domestic bruto terhadap pendapatan nasional bruto
2. Persentase
domestic bruto terhadap PNB
3. Persentase
barang-barang primer terhadap total ekspor
4. Konsumsi
energy per kapita
III. Indikator social
1. Tingkat
kematian
2. Tingkat
kematian bayi
3. Konsumsi
kalori per kapita
4. Tingkat
pendidikan dasar
5. Tingkat
pendidikan menengah
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Tujuan
laporan sector publik adalah memberikan informasi untuk pendanaan, prediksi
aliran kas dan memonitor kinerja. Pemakai laporan keuangan sector public adalah
manajemen, badan pengawas, pemerintah dan investor.
Hak
kebutuhannya adalah untuk mengetahui informasi. Komponennya adalah laporan
posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, arus kas dan catatan atas
laporan keuangan. Sistem pelapornya adalah daar kas, dasar akrual dan dasar
dana.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar