DAFTAR ISI
Cover...................................................................................................................................
i
Daftar Isi.............................................................................................................................
1
BAB I : PENDAHULUAN
Latar Belakang....................................................................................................................
2
BAB : PEMBAHASAN
Konsep Anggaran sektor Publik..........................................................................................
3
Pengertian Anggaran Sektor Publik....................................................................................
3
Pentingnya Anggaran Sektor Publik...................................................................................
4
Fungsi Anggaran Sektor Publik...........................................................................................
4
Jenis – Jenis Anggaran Sektor Publik..................................................................................
7
Prinsip – Prinsip Anggaran Sektor Publik...........................................................................
7
Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik.......................................................................
8
Prinsip – Prinsip Pokok Dalam Siklus Anggaran.................................................................
9
Anggaran Tradisional..........................................................................................................
11
Era New Publik Managemen...............................................................................................
13
BAB III : PENUTUP
Kesimpulan..........................................................................................................................
16
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya
telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk
mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut tercermin pada komposisi dan besarnya
anggaran secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat
yang diharapkan. Sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan
manajemen sektor publik yang cukup signifikan dari sistem manajemen tradisional
yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarki menjadi model manajemen sektor
publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar.
Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran sektor
publik juga telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran
publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan tuntutan yang
muncul di masyarakat. Anggaran sektor publik di buat untuk menentukan tingkat
kebutuhan masyarakat, seperti air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan , dan
sebagainya agar terjamin secara layak. Anggaran juga merupakan alat bagi
pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin
kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran diperlukan
untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.
dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas
publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada. Oleh sebab itu, makalah ini akan
membahas tentang Penganggaran Sektor Publik yang ada di Indonesia. Apa saja
fungsi anggaran sektor publik, tujuan, karakteristik, serta bagaimana
penyusunannya
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Konsep Anggaran Sektor Publik
Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi
kinerja yang hendak dicapaiselama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam
ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk
mempersiapkan suatu anggaran. Dalamorganisasi sektor publik, penganggaran
merupakan suatu proses politik. Pada sektor swasta, anggaran merupakan
bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik,sebaliknya pada
sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik
untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan.Penganggaran sektor
publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi danauntuk tiap-tiap
program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaranorganisasi
sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategictelah
selesai dilakukan. Anggaran merupakan managerial plan for action
untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.Aspek-aspek yang harus
tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi :
Aspek perencanaan;
1.
Aspek
pengendalian; dan
2.
Aspek
akuntabilitas publik.Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap
perencanaan, pelaksanaan,serta pelaporan dan akan lebih efektif jika
diawasi oleh lembaga pengawas khusus (oversight body).
2.2 Pengertian Anggaran Sektor Publik
Anggaran publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk
perolehan pendapatandan belanja dalam satuan moneter.Secara singkat dapat
dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suaturencana finansial yang
menyatakan :
1.
Berapa
biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja);
2.
Berapa
banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanairencana tersebut
(pendapatan).
2.3 Pentingnya Anggaran Sektor Publik
Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu
menentukan tingkat kebutuhanmasyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas
kesehatan, pendidikan, dan sebagainyaagar terjamin secara layak. Anggaran
merupakan blue print keberadaan sebuah negaradan merupakan arahan di masa yang
akan datang.
Anggaran dan Kebijakan
Fiskal Pemerintah
Kebijakan fiskal adalah usaha yang dilakukan
pemerintah untuk mempengaruhi keadaanekonomi melalui sistem pengeluaran atau
sistem perpajakan untuk mencapai tujuantertentu. Alat utama kebijakan fiskal
adalah anggaran. Angaran sektor publik harus dapatmemenuhi kriteria berikut :
Merefleksikan perubahan
prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat
Menentukan penerimaan dan pengeluaran
departemen-departemen pemerintah, pemerintah propinsi atau pemerintah
daerah.Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu:
Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk
mengarahkan pembangunansosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan
kualititas hidupmasyarakat.
Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan
keinginan masyarakat yangtak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber
daya yang ada terbatas.Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan
sumber daya ( Scarcity of resources), pilihan (choice), dantrade offs.
Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah
telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik
merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga
publik yang ada.
2.4 Fungsi Anggaran Sektor Publik
Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi
utama, yaitu:
(1) Sbagai alat perencanaan
(2) alat pengendalian,
(3) alat kebijakan fiskal,
(4) alat politik,
(5) alat koordinasi dan komunikasi,
(6) alat penilaian kinerja,
(7) alat motivasi,
(8) alat menciptakan ruang publik.
Anggaran Sebagai Alat
Perencanaan (Planning Tool)
Anggaran sektor publik dibuat untuk merencakan
tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berupa biaya yang dibutuhkan,
dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.Anggaran
sebagai alat perencanaan digunakan untuk:
1.
merumuskan
tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang
ditetapkan,
2.
merencanakan
berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi
sertamerencanakan alternatif sumber pembiayaannya,
3.
mengalokasikan
dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun,
4.
menentukan
indikator kinerja dan tingkat pencapian strategi.
Anggaran Sebagai Alat
Pengendalian (Control Tool)
Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana
detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik.Anggaran sebagai instrumen pengendalian
digunakan untuk menghindari adanya overspending, underspending dan salah
sasaran (misappropriation) dalam pengalokasian anggaran dalam bidang lain yang
bukan merupakan prioritas.Pengendalian anggaran public dapat dilakukan dengan 4
cara, yaitu:
1.
Membandingkan
kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan;
2.
Menghitung
selisih anggaran (favourable dan unfavourable variances
3.
Menemukan
penyebab yang dapat dikendalikan (controllable) dan tak dapatdikendalikan
(uncontrollable) atas suatu varians;
4.
Merevisi
standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.
Anggaran Sebagai Alat
Kebijakan Fiskal (Fiscal Tool)
Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah
digunakan untuk menstabilkanekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran
dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan
ekonomi masyarakatsehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Anggaran Sebagai Alat
Politik (Political Tool)
Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik
sebagai bentuk komitmeneksekutif dan kesepakatan legislative atas penggunaan
dana publik untuk kepentingantertentu. Oleh karena itu pembuatan anggaran
publik membutuhkan political skill,coalition building, keahlian bernegosiasi,
dan pemahaman tentang prinsip manajemenkeuangan publik oleh para manajer
publik.
Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi
(Coordination and Communication Tool)
Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian
dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik mampu mendeteksi
inkonsistensi suatu unir kerja dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar
unit kerja dalam lingkungan eksekutif.
Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (Performance
Measurement Tool)
Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder
(eksekutif ) kepada pemberiwewenang (legislatif)
Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian
targetanggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
Anggaran Sebagai Alat Motivasi (Motivation Tool)
Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya
bersifal challenging but attainableatau demanding but achieveable.
Maksudnya adalah target anggaran hendaknya janganterlalu
tinggi hingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah
hinggaterlalu mudah dicapai.
Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik
(Public Share)
Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan berbagai
organisasi kemasyarakatan harusterlibat dalam proses penganggaran publik.
Kelompok masyarakat yang terorganisir akanmencoba
mempengaruhi anggaran pemerintah, kelompok lain yang kurang terorganisir akan
mempercayakan aspirasinya melaluiproses politik yang ada.
2.5 Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik
Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu :
Anggaran Operasional
(operation/recurrent budget)
Anggaran Operasional diguanakan untuk merencanakan
kebutuhan sehari-hari dalammenjalankan pemerintahan. Misalnya adalah belanja
rutin (recurrent expenditure) yaitu pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk
satu tahun anggaran dan tidak dapatmenambah aset atau kekayaan bagi
pemerintah.Secara umum pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional
antara lain
Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan
Pemeliharaan. Anggaran Modal (capital/investment budget)
Anggaran modal
Menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan
atas aktivatetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya.
Pada dasarnya pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab
seluruhnya adalah milik publik.
2.6 Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik
Prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi:
1.
Otorisasi
oleh legislatif Anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih
dulu sebelumeksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
2.
Komprehensif
Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh
karena itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya adalah menyalahi
prinsipanggaran yang bersifat komprehensif.c.
3.
Keutuhan
anggaran Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana
umum (general fund)
4.
Nondicretionary
Apropriation. Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan
secara ekonomis,efisien, dan efektif.
5.
Periodik
Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun
multi-tahunan
6.
Akurat
Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (hidden
reserve) yang dapat dijadikan sebagai pemborosan dan inefisiensi anggaran
sertadapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate
pengeluaran.
7.
Jelasanggaran
hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan
8.
Diketahui
publik anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.
2.7 Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik
Proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan yaitu :
1.
Membantu
pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasiantarbagian dalam
lingkungan pemerintahan.
2.
Membantu
menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik
melalui proses pemrioritasan.
3.
Memungkinkan
bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4.
Meningkatkan
transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRDdan masyarakat
luas.
Faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran
adalah :
1.
Tujuan
dan target yang hendak dicapai
2.
Ketersediaan
sumber daya (faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah)
3.
Waktu
yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target.
4.
Faktor-faktor
lain yang memengaruhi anggaran, seperti: munculnya peraturan pemerintah yang
baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam,dan
sebagainya.
Pengelolaan keuangan publik melibatkan beberapa aspek,
yaitu aspek penganggaran,aspek akuntansi, aspek pengendalian, dan aspek
auditing.
2.8 Prinsip-Prinsip Pokok Dalam Siklus Anggaran
Richard Musgrave seperti yang dikutip Coe (1989)
mengidentifikasikan tiga pertimbangan mengapa pemerintah perlu ³terlibat´ dalam
³bisnis´ pengadaan barang dan jasa bagi masyarakat.
Ketiga pertimbangan tersebut meliputi stabilitas
ekonomi,redistribusi pendapatan, dan alokasi sumber daya.Lemahnya perencanaan
anggaran memungkinkan munculnya underfinancing atau
overfinancing yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi
dan efektivitas anggaran. Siklusanggaran meliputi empat tahap yang terdiri
atas:
a.
Tahap persiapan anggaran
Dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran
pendapatan yang tersedia. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui
taksiran pengeluaran, terlebih dahulu harus dilakukan penaksiran pendapatan
secara lebih akurat. Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian
adalah terdapatnyafaktor “uncertainty” (tingkat ketidakpastian)yang cukup
tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan public harus memahami betul dalam
menentukan besarnya suatu mata anggaran.
Besarnya mata anggaran pada suatu anggaran yang
menggunakan “line-item budgeting´ akan berbeda pada “input-output budgeting”,
“program budgeting” atau “zero based budgeting”.
Di Indonesia, proses perencanaan APBD dengan paradigma
baru menekankan pada pendekatan bottom-up planning dengan tetap mengacu pada
arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Arahan kebijakan pembangunan
pembangunan pemerintah pusat tertuang dalam dokumen perencanaan berupa GBHN,
Program Pembangunan Nasional (PROPE NAS), Rencana Strategis (RESENTRA), dan
RencanaPembangunan Tahunan (REPETA). Sinkronisasi perencanaan pembangunan yang
digariskan oleh pemerintah pusatdengan perencanaan pembangunan daerah sejak
spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 105 dan 108 Tahun 2000. Pada
pemerintah pusat, perencanaan pembangunan dimulai dari peyusunan PROPENAS yang
merupakan operasionalisasi GBHN. PROPERNAS tersebut kemudian dijabarkan dalam
bentuk RESENTRA.Berdasarkan PROPER NAS dan RESENRA serta analisis fiscal dan
makro ekonomi,kemudian dibuat persiapan APBN dan REPETA.Sementara itu, di
tingkat daerah (propinsi dan kabupaten/kota) berdasarkan ketentuan Peraturan
Pemerintah No. 108 Tahun 2000 pemerintah daerah disyaratkanuntuk membuat
dokumen perencanaan daerah yang terdiri atas PROPEDA(REN STRADA). Dokumen
perencanaan daerah tersebut diupayakan tidak menyimpang dari PROPENAS dan
RENSTRA yang dibuat pemerintah pusat. Dalam PROPEDA dimungkinkan adanya
penekanan prioritas program pembangunan yang berbeda dari satu daerah dengan daerah
yang lain sesuai kebutuhan masing-masing daerah. PROPEDA (RENSTRADA) dibuat
oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD dalam kerangka waktu lima tahun yang
kemudian dijabarkan pelaksanaannya dalam kerangka tahunan.
Penjabaran rencana strategis jangka panjang dalam REPETADA
tersebutdilengkapi dengan:
1.
Pertimbangan-pertimbangan
yang berasal dari hasil evaluasi kinerja pemerintahdaerah pada periode
sebelumnya.
2.
Masukan-masukan
dan aspirasi masyarakat.
3.
Pengkajian
kondisi yang saat ini terjadi, sehingga bisa diketahui kekuatan,kelemahan,
peluang dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi.
b.
Tahap Ratifikasi Anggaran
Tahap berikutnya adalah budget ratification. Tahap ini
merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup
berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki “managerial skill”
namun juga harus mempunyai “ political skill” salesmanship´dan ‘coalition
building’ yang memadai. Integritas dan kesiapan mentalyang tinggi dari
eksekutif sangat penting dalam tahap ini.
c.
Tahap Pelaksanaan Anggran
(Budget Implementation)Sistem informasi akuntansi dan
sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan
anggaran. Manajer keuangan public dalam hal ini bertanggung jawab untuk
menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaandan
pengendalian anggran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk
tahap penyusuanan anggaran periode berikutnya.
d.
Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran
Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan
evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran
terkait dengan aspek operasionalanggaran, sedangkan tahap pelaporan dan
evaluasi terkait dengan aspek akuntanbilitas. Jika tahap implementasi telah
didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik,
maka diharapkan tahap budget reporting and evaluation tidak akan menemui
banyak masalah.
IKHTISAR
Penganggaran sektor publik merupakan proses yang
sangat vital bagi organisasisektor publik. Anggaran publik penting sebab
anggaran membantu menentukan tingkatkebutuhan masyarakat. Anggaran merupakan
instrumen kebijakan fiskal pemerintahuntuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui
kebijakan pengeluaran dan perpajakan.Dengan anggaran, pemerintah dapat
mengalokasikan sumber daya yang langka untuk menggerakan pembangunan sosial
ekonomi, menjamin kesinambungan, danmeningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan
yang penting lagi, anggaran merupakansarana untuk menunjukan akuntanbilitas
pemerintah terhadap publik.Anggaran publik terdiri dari anggaran operasional
dan anggaran modal. Anggaranoperasional adalah pengeluaran yang dilakukan
secara rutin dan tidak menambahkekayaan serta manfaatnya hanya untuk satu tahun
anggaran. Sedangkan anggaran modal (aset) manfaatnya lebih dari satu tahun
anggaran dan menambah kekayaan.
2.9
Anggaran Tradisional
Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak
digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua cirri utama dalam
pendekatan ini yaitu:
1.
Cara
penyusunan anggaran didasarkan atas pendekatan incrementalism
2.
Struktur
dan susunan anggaran yang bersifat line-item
Cirri lain yang melekat pada pendekatan anggaran
tradisional tersebut adalah:
1.
Cenderung
sentralistis
2.
Bersifat
spesifikasi
3.
Tahunan
4.
Mengggunakan
prinsip anggaran bruto
Incrementalism
Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional
adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. Anggaran
tradisional bersifat incrementalism yaitu hanya menambah/mengurangi jumlah
rupiah pada item anggaran yang ada sebelumnyadengan menggunakan data tahun
sebelumnya sebagai dasar menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan
tanpa dilakukan kajian yang mendalam.
Masalah utama anggaran tradisional adalah berkaitan
dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money.
Konsep ekonomi, efesiensi dan efektivitassering tidak
dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Denganketiadaan
perhatian pada konsep value for money ini, sering kali pada akhir tahunanggaran
terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian dipaksakan
padaaktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk
dilaksanakan.Anggaran tradisional cenderung menggunakan konsep historic cost of
service
Akibat digunakannya harga pokok pelayanan historis
tersebut adalah suatu item, program, atau kegiatan akan muncul lagi dalam
anggaran tahun berikutnya meski itemtersebut sudah tidak dibutuhkan. Perubahan
anggaran hanya menyentuh jumlah nominalrupiah yang disesuaikan dengan tingkat
inflasi, jumlah penduduk, dan lainnya.
Line-item
Ciri lain anggaran tradisional adalah struktur
anggaran bersifat line-item yang didasarkan atas dasar sifat (nature) dari
penerimaan dan pengeluaran.
Metode line-item budget tidak memungkinkan untuk
menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam
struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara riilitem tertentu sudah tidak
relevan lagi untuk digunakan dalam periode sekarang.Penyusunan anggaran dengan
menggunakan struktur line-item dilandasi alasanadanya orientasi sistem anggaran
yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran.
Berdasarkan hal tersebut, anggaran tradisional disusun
atas dasar sifat penerimaan dan pengeluaran, seperti misalnya pendapatan dari
pemerintah atasan, pendapatan dari pajak,atau pengeluaran untuk gaji,
pengeluaran untuk belanja barang, dan sebagainya, bukan berdasar pada tujuan
yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan.
2.10 Era New Publik Management
New Public Management berfokus pada manajemen sector
public yang berorientasi padakinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan
paradigma
New Publik Management tersebut menimbulkan beberapa
konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah tuntutanuntuk melakukan
efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetensi tender. Salah satu model
pemerintah di era New Publik Management adalah model pemerintahyang diajukan
oleh Osbone dan Gaebler (1992) yang tertuang dalam pandangannya yangdikenal
dengan konsep “reinventing government”. Perspektif baru pemerintah
menurutOborne dan Gaebler tersebut adalah :
1.
Pemerintah katalis : Pemerintah sebagai pemberi arahan dan berfokus pada
pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan public.
2.
Pemerintah milik masyarakat : Pemerintah memberikan wewenang kepada masyarakat,
memberdayakanmasyarakat daripada melayani.
3.
Pemerintah yang kompetitif : Menyuntikan semangat kompetisi dalam pemberian
pelayanan public.Kompetisia dalah satu-satunya cara untuk menghemat biaya
sekaligus meningkatkankualitas pelayanan.
4.
Pemerintah yang digerakan oleh misi
5.
Mengubah organisasi yang digerakan oleh peraturan menjadi organisasi
yangdigerakan oleh misi. Pemerintah digerakan oleh misi bukan peraturan.
Pemerintah yang berorientasi hasil Pemerintah yang berorientasi hasil berusaha
mengubah bentuk penghargaan daninsentif, yaitu membiayai hasil dan bukan
masukan.
6.
Pemerintah berorientasi pada pelanggan : memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan
birokrasi.Pemerintah tradisional seringkali salah dalam mengidentifikasikan
pelanggannya.Penerimaan pajak memang dari masyarakat dan dunia usaha, tetapi
pemanfaatannyaharus disetujui oleh DPR/DPRD. Akibatnya, pemerintah seringkali
menganggap bahwaDPR/DPRD dan semua pejabat yang ikut dalam pembahasan anggaran
adalah pelanggannya padahal pelanggan yang sebenarnya adalah
masyarakat.Pemerintah wirausaha tidak akan seperti itu. Ia akan mengidentifikasikan
pelangganyang sesungguhnya.
Maka, tidak berarti bahwa pemerintah tidak
bertanggungjawab padadewan legislatif, tetapi sebaliknya, ia menciptakan sistem
pertanggungjawaban ganda : kepada legislatif dan masyarakat. Dengan cara
seperti itu, maka pemerintah tidak akanarogan tetapi terus menerus akan
berupaya untuk lebih memuaskan masyarakat.
1.
Pemerintah wirausaha : mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar
membelanjakan.Pemerintah daerah wirausaha dapat mengembangkan beberapa pusat
pendapatan, misalnya: BPS dan Bappeda, yang dapat menjual informasi tentang
daerahnya kepada pusat-pusat penelitian;BUMN, BUMD; pemberian hak guna yang
menarik kepada para pengusaha dan masyarakat; penyertaan modal; dll.
2.
Pemerintah antisipatif : berupaya mencegah daripada mengobati.Pemerintah
tradisional yang birokratis memusatkan diri pada produksi pelayanan publik
untuk memecahkan masalah publik.Pemerintah birokratis cenderung bersifat
reaktif: seperti suatu satuan pemadam kebakaran, apabila tidak ada kebakaran
maka tidak akan ada upaya pemecahan.Pemerintah wirausaha bersifat proaktif. Ia
tidak hanya mencoba untuk mencegah masalah, tapi juga berupaya keras untuk
mengantisipasi masa depan. Ia menggunakan perencanaan strategis untuk
menciptakan visi.
3.
Pemerintah desentralisasi : dari hierarki menuju partisipatif dan tim kerja.Lima
puluh tahun yang lalu, pemerintahan yang sentralis dan hierarkis sangat
diperlukankarena pengambilan keputusan harus dari pusat. Pada saat itu, sistem
tersebut masihsangat cocok karena teknologi informasi masih sangat primitif,
komunikasi antar berbagai lokasi masih lamban, dan aparatur pemerintah
masih relatif belum terdidik. Tapisekarang, perkembangan teknologi sudah sangat
maju, kebutuhan masyarakat dan bisnissudah semakin kompleks, staf pemerintah
sudah berpendidikan tinggi, maka pengambilan keputusan harus digeser ke tangan
masyarakat, asosiasi, pelanggan, danlembaga swadaya masyarakat.
4.
Pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar: mengadakan perubahanmekanisme pasar ( sistem
insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan
pemaksaan) Ada dua cara alokasi sumberdaya, yaitu mekanisme pasar dan mekanisme
administratif.Pemerintah tradisional menggunakan mekanisme administratif,
sedangkan pemerintahwirausaha menggunakan mekanisme pasar. Pemerintah
tradisional menggunakan perintah dan pengendalian, mengeluarkan prosedur dan
definisi baku dan kemudianmemerintahkan orang untuk melaksanakannya. Pemerintah
wirausaha tidak memerintahdan mengawasi tapi mengembangkan dan menggunakan
sistem insentif agar orang tidak melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat.
BAB III
PENUTUP
3.1
Kesimpulan
Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya
telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk
mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut tercermin pada komposisi dan besarnya
anggaran secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat
yang diharapkan.
Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi
kinerja yang hendak dicapaiselama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam
ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk
mempersiapkan suatu anggaran. Dalamorganisasi sektor publik, penganggaran
merupakan suatu proses politik.
Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional
adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. Anggaran
tradisional bersifat incrementalism yaitu hanya menambah/mengurangi jumlah
rupiah pada item anggaran yang ada sebelumnyadengan menggunakan data tahun
sebelumnya sebagai dasar menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan
tanpa dilakukan kajian yang mendalam.
New Publik Management tersebut menimbulkan beberapa
konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah tuntutanuntuk melakukan
efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetensi tender. Salah satu model
pemerintah di era New Publik Management adalah model pemerintahyang diajukan
oleh Osbone dan Gaebler (1992) yang tertuang dalam pandangannya yangdikenal
dengan konsep “reinventing government”.
